Potret Ketimpangan Indonesia dalam Material Power Index

Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh stabil di angka rata-rata lima persen per tahun. Dengan pertumbuhan tersebut, PDB Indonesia meningkat dari Rp 8.605 triliun pada 2014, menjadi Rp 12.920 triliun pada 2024.   

Produk Domestik Bruto per kapita, atau rata-rata pendapatan penduduk, juga tumbuh. Pada 2014, PDB per kapita Indonesia sebesar Rp 41,9 juta per tahun dan meningkat menjadi Rp 78,6 juta pada 2024. Secara makro, angka ini menunjukkan perbaikan ekonomi.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang stabil ini juga dibarengi dengan perlambatan pengeluaran masyarakat. Temuan tim Jurnalisme Data Harian Kompas, terbit 3 Maret 2025, menunjukan bahwa sejak 2010 pengeluaran masyarakat terus melambat. Pada 2010-2014, rata-rata pengeluaran tumbuh 12,6 persen per tahun, kemudian melambat ke 8,5 persen pada 2015-2019, lalu turun lagi ke 5,2 persen pada 2020-2024. Menurunnya pengeluaran masyarakat makin diperparah dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya kondisi dunia usaha akibat sepi pembeli (Kompas, 10/3/2025).

Situasi ini memunculkan pertanyaan, bila PDB terus meningkat dan ekonomi tumbuh stabil mengapa manfaatnya tidak merata? Apakah pertumbuhan ekonomi ini lebih menguntungkan segelintir kelompok daripada mayoritas masyarakat?

Ada banyak ragam penjelasan untuk menerangkan persoalan tersebut. Secara ekstrem, potret ketimpangan dapat dilihat dengan membandingkan peningkatan kekayaan miliarder dengan mayoritas masyarakat. 

Majalah Forbes mencatat, kekayaan kelompok ultra kaya Indonesia tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan kekayaan miliarder Indonesia jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Selama 10 tahun terakhir, PDB Indonesia meningkat sebesar 57 persen, sementara PDB per kapita tumbuh 44 persen. Namun, dalam periode yang sama, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia melonjak hingga 163 persen.

Perbedaan lonjakan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata. Pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi pada segelintir kelompok dibandingkan mayoritas penduduk.

Untuk mengkaji lebih dalam fenomena ketimpangan, ilmuwan politik, Jeffrey Winters, mempopulerkan pendekatan yang disebut Material Power Index (MPI). MPI merupakan alat ukur untuk meninjau perbedaan kekayaan antara 40 orang terkaya dengan rata-rata kekayaan masyarakat. Pendekatan ini memberi gambaran yang lebih jelas mengenai konsentrasi kekayaan di suatu negara.   

MPI dihitung dengan membandingkan rata-rata kekayaan 40 orang terkaya dengan PDB per kapita di suatu negara. Semakin tinggi angka MPI, semakin besar jurang pemisah antara kelompok ultra kaya dan masyarakat luas.

Dari data MPI sejak 2014 hingga 2024,  terlihat tren MPI di Indonesia mengalami peningkatan dengan pola kenaikan yang relatif stabil setiap tahun, bahkan terjadi lonjakan MPI yang tinggi pada 2022 ke 2023. Pada 2014, MPI Indonesia tercatat di angka 691.646. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pada 2014 rata-rata kekayaan 40 orang terkaya setara dengan 691.646 kali lipat dari rata-rata kekayaan masyarakat Indonesia. Sepuluh tahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 1.263.381.

Dominasi kekayaan kelompok ultra kaya di Indonesia juga bisa dilihat dari persentase total kekayaan terhadap PDB nasional. Pada 2014, total kekayaan 40 orang terkaya sebesar 10,7 persen dari PDB nasional. Persentasenya meningkat menjadi 17,9 persen dari PDB nasional pada 2024. Peningkatan ini memperlihatkan besarnya dominasi kelompok ultra kaya dalam perekonomian.  

Lonjakan terbesar MPI terjadi pada 2023, tepat setelah pandemi. Ketika mayoritas masyarakat masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi, kekayaan kelompok ultra kaya justru meningkat drastis. Keadaan ini  menjelaskan bahwa dalam struktur ekonomi yang timpang, mereka yang berada di puncak piramida memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan memperbesar dominasinya bahkan pada saat situasi krisis.

Kondisi ini tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik, tetapi juga terlihat dalam perbandingan global. Dari beberapa negara lain yang juga pernah dibandingkan Jeffrey Winters, Indonesia kini menempati peringkat pertama dalam konsentrasi kekayaan ekstrem. Pada kajian Winters (2013), China menempati posisi MPI tertinggi pada tahun 2011. Namun, pada 2023, MPI Indonesia telah melampaui China. Lonjakan ini lebih tajam dibandingkan negara-negara lain dengan tingkat perkembangan ekonomi serupa.

Apa makna data ketimpangan ekonomi ini bagi Indonesia? Jeffrey Winters dalam artikelnya Oligarchy and Democracy in Indonesia (2013), menegaskan bahwa dalam masyarakat dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi, demokrasi cenderung berjalan secara timpang. Mereka yang memiliki sumber daya besar dapat mengendalikan opini publik melalui media, membiayai kampanye politik, dan memengaruhi kebijakan sesuai kepentingan. Dengan kata lain, ketika ketimpangan ekonomi terjadi, demokrasi sebagai sistem politik juga terancam.

Ancaman ketimpangan ekonomi bagi demokrasi juga terpotret dari hasil survei Democracy Perceptions Index 2024 yang dikeluarkan oleh Alliance of Democracies. Menurut laporan tersebut, ancaman demokrasi yang paling signifikan adalah ketimpangan ekonomi. Dari 44 negara demokrasi yang disurvei, 68 persen responden mengatakan, ketimpangan ekonomi merupakan ancaman terbesar bagi demokrasi di negara mereka. 

Dalam ketimpangan ekonomi yang ekstrem, terdapat polarisasi kelompok ultra kaya di satu sisi dan masyarakat pada umumnya di sisi lain. Winters menyebut, segelintir orang ultra kaya yang menguasai sumber daya material dan menggunakannya untuk melindungi serta memperluas kepentingannya sebagai oligark. Meskipun tidak semua kelompok kaya merupakan oligark, tetapi semua oligark berasal dari kelompok yang memiliki kekayaan besar serta kekuatan untuk memengaruhi kebijakan.

Hubungan antara oligark dan politik sangat erat. Sejumlah penelitian mengungkapkan, politisi di beberapa negara sering kali bergantung pada dukungan finansial dari kelompok yang menguasai sumber daya ekonomi. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh akses terhadap kebijakan strategis, seperti regulasi investasi yang menguntungkan dan kebijakan pajak yang berpihak pada elite. Konsekuensinya, kebijakan publik yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat sering kali lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil. PDB dan PDB per kapita terus meningkat, menunjukkan ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana besar untuk program kesejahteraan sosial guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat bawah. Namun, hal  ini tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Lonjakan MPI beberapa tahun terakhir menegaskan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.

Tanpa kebijakan yang lebih inklusif dan regulasi yang membatasi dominasi ekonomi segelintir elite, ketimpangan akan terus melebar. Jika dibiarkan, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang adil hanya akan menjadi sebatas jargon politik. (Litbang Kompas)